Temukan informasi lengkap tentang SBU Non Konstruksi KADIN, KTA KADIN, dan layanan sertifikasi badan usaha lainnya.
Tenaga kerja bersertifikat wajib digunakan saat proses verifikasi oleh LSU dan dalam pelaksanaan proyek yang menggunakan SBU sebagai bukti kompetensi usaha.
Perusahaan dapat dikenai sanksi jika terbukti menggunakan tenaga kerja tidak kompeten pada bidang sertifikasi yang diakui.
Bantu kami meningkatkan kualitas informasi FAQ
95 dari 96 orang menilai ini bermanfaat
Tim konsultan profesional kami siap membantu Anda dengan SBU Non Konstruksi KADIN dan KTA KADIN.
Ya, asal dokumen legal (akta, NIB, NPWP) sudah lengkap dan memiliki minimal 1 tenaga kerja yang kompeten. Kami bantu optimalkan legalitas dan sub bidang yang relevan untuk startup.
Sangat cocok untuk perusahaan teknologi, pelatihan, dan jasa manajemen baru.
Sub bidang adalah klasifikasi teknis kegiatan usaha dalam SBU. Pemilihan yang tepat memastikan kesesuaian tender, KBLI, dan nilai pekerjaan yang boleh diikuti.
Kami bantu analisis 1:1 antara sub bidang dan peluang proyek yang Anda incar.
Perubahan sub bidang dapat diajukan melalui proses mutasi atau penambahan. Kami bantu siapkan dokumen pendukung, revisi OSS, dan pengajuan ulang ke LSU tanpa harus mencabut sertifikat lama.
Waktu proses rata-rata 3–7 hari kerja.
Tanpa SBU, perusahaan berisiko ditolak dalam tender, terkena sanksi OSS, dan tidak dapat mengakses proyek pemerintah/BUMN. Legalitas usaha Anda dianggap tidak lengkap menurut ketentuan LKPP dan KADIN.
SbUNonKonstruksi.com membantu Anda memenuhi seluruh prasyarat agar terhindar dari blacklist atau gugur administrasi.
Mayoritas tender di LPSE, terutama yang bersumber dari APBN/APBD, mensyaratkan SBU Non Konstruksi bagi pelaku jasa non-fisik. Tanpa SBU, akun LPSE perusahaan bisa tidak terverifikasi penuh.
Kami bantu integrasi langsung agar dokumen Anda muncul di dashboard LPSE secara otomatis.
Dapatkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Non Konstruksi KADIN dengan bantuan tim konsultan berpengalaman. Proses cepat, dokumen lengkap, sesuai aturan pemerintah—tanpa repot! Mulai dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) KADIN terlebih dahulu.
