Perbedaan SBU Konstruksi dan SBU non Konstruksi

Sertifikat Badan Usaha (SBU) adalah dokumen penting yang menunjukkan bahwa suatu badan usaha telah memenuhi standar dan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Di Indonesia, terdapat dua jenis utama SBU, yaitu SBU Konstruksi dan SBU Non Konstruksi. Artikel ini akan membahas perbedaan antara kedua jenis SBU tersebut secara mendalam.

Pengertian

Pengertian SBU Konstruksi

SBU Konstruksi adalah sertifikat yang diberikan kepada badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Ini mencakup perusahaan yang terlibat dalam pembangunan, renovasi, dan pemeliharaan infrastruktur seperti gedung, jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. SBU Konstruksi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kualifikasi dan kapabilitas untuk melaksanakan proyek konstruksi sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Perbedaan SBU Konstruksi dan SBU non Konstruksi

Pengertian SBU Non Konstruksi

SBU Non Konstruksi, di sisi lain, adalah sertifikat yang diberikan kepada badan usaha yang bergerak di luar bidang jasa konstruksi. Ini mencakup berbagai sektor seperti jasa konsultansi, perdagangan, pengadaan barang, teknologi informasi, dan lain-lain. SBU Non Konstruksi menandakan bahwa perusahaan tersebut memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis di sektor non konstruksi.

Perbedaan SBU Konstruksi dan SBU non Konstruksi

Tujuan Utama Pembuatan SBU

Tujuan Utama dari SBU Konstruksi

Tujuan utama dari SBU Konstruksi adalah untuk memastikan bahwa setiap perusahaan konstruksi memiliki kompetensi dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan proyek konstruksi dengan aman dan efisien. Ini juga membantu dalam meminimalkan risiko kegagalan proyek dan memastikan bahwa hasil akhir memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

Tujuan Utama dari SBU Non Konstruksi

SBU Non Konstruksi bertujuan untuk menjamin bahwa badan usaha yang bergerak di luar sektor konstruksi memiliki kualifikasi dan kapabilitas yang sesuai dengan bidang usahanya. Sertifikasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis, serta memastikan bahwa perusahaan dapat bersaing secara sehat di pasar.

Kriteria Penilaian

Kriteria Penilaian SBU Konstruksi

Kriteria penilaian untuk mendapatkan SBU Konstruksi meliputi berbagai aspek seperti kemampuan teknis, sumber daya manusia, pengalaman proyek, dan kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja. Penilaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang memadai untuk menjalankan proyek konstruksi dengan baik.

Kriteria Penilaian SBU Non Konstruksi

SBU Non Konstruksi dinilai berdasarkan kriteria yang relevan dengan bidang usaha yang bersangkutan. Ini bisa mencakup aspek-aspek seperti kemampuan manajerial, kualifikasi profesional, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kualitas layanan yang diberikan. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dapat menjalankan operasinya dengan efektif dan efisien.

Persyaratan Administratif

Persyaratan Administratif SBU Konstruksi

Untuk mendapatkan SBU Konstruksi, perusahaan harus memenuhi sejumlah persyaratan administratif. Ini termasuk pendaftaran perusahaan, bukti pengalaman kerja, sertifikat kualifikasi tenaga kerja, dan dokumen-dokumen lain yang relevan. Persyaratan ini dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki legalitas dan kemampuan yang sesuai untuk beroperasi di bidang konstruksi.

Persyaratan Administratif SBU Non Konstruksi

Persyaratan administratif untuk SBU Non Konstruksi bervariasi tergantung pada bidang usaha yang bersangkutan. Umumnya, perusahaan harus menyediakan dokumen seperti akta pendirian, izin usaha, bukti kualifikasi profesional, dan laporan keuangan. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki landasan hukum dan finansial yang kuat untuk menjalankan bisnisnya.

Proses Sertifikasi

Proses Sertifikasi SBU Konstruksi

Proses sertifikasi SBU Konstruksi melibatkan beberapa tahap, termasuk pengajuan aplikasi, penilaian kualifikasi, dan verifikasi lapangan. Setelah semua persyaratan terpenuhi, perusahaan akan mendapatkan sertifikat yang berlaku untuk jangka waktu tertentu dan harus diperbarui secara berkala.

Proses Sertifikasi SBU Non Konstruksi

Proses sertifikasi SBU Non Konstruksi juga melibatkan beberapa tahap, seperti pengumpulan dan pengajuan dokumen, penilaian oleh tim ahli, dan verifikasi lapangan jika diperlukan. Sertifikat ini juga memiliki masa berlaku tertentu dan harus diperbarui sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Manfaat Memiliki SBU

Manfaat Memiliki SBU Konstruksi

Memiliki SBU Konstruksi memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, termasuk peningkatan kredibilitas, akses ke proyek-proyek besar, dan peningkatan kepercayaan dari klien dan mitra bisnis. Selain itu, SBU Konstruksi juga membantu perusahaan dalam memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku di sektor konstruksi.

Manfaat Memiliki SBU Non Konstruksi

SBU Non Konstruksi juga menawarkan berbagai manfaat, seperti peningkatan reputasi perusahaan, kemudahan dalam mendapatkan kontrak dan proyek baru, serta kepercayaan yang lebih tinggi dari pelanggan dan mitra bisnis. Sertifikasi ini juga menunjukkan bahwa perusahaan mematuhi standar dan regulasi yang berlaku di bidang usahanya.

Kesimpulan

Perbedaan utama antara SBU Konstruksi dan SBU Non Konstruksi terletak pada bidang usahanya masing-masing. SBU Konstruksi berkaitan dengan proyek-proyek infrastruktur dan bangunan, sementara SBU Non Konstruksi mencakup sektor-sektor lain di luar konstruksi. Meskipun memiliki tujuan dan kriteria penilaian yang berbeda, keduanya sama-sama penting dalam memastikan bahwa perusahaan memenuhi standar kualitas dan kualifikasi yang diperlukan untuk beroperasi dengan sukses di bidangnya masing-masing.

Konsultasi KTA & SBU Non Konstruksi KADIN

Dengan dukungan team yang berpengalaman dalam membantu pemenuhan izin usaha, termasuk KTA & SBU Non Konstruksi KADIN, kami siap bekerja sama dengan Perusahaan Anda. Segera hubungi tim kami untuk mendapatkan bantuan bagaimana mendapatkan KTA & SBU Non Konstruksi KADIN sesuai dengan bidang usaha Anda.


Cut Hanti, S.Kom
Konsultasi di Whatsapp

Novitasari, SM
Konsultasi di Whatsapp

Bagaimana Tahap Proses SBU Non Konstruksi KADIN?

  • SBU KADIN, SBU Non Konstruksi, SBU Non Konstruksi Konsultan, SBU Non Konstruksi Pengadaan Barang, SBU Kon Konstruksi Telematika

    Menentukan Bidang & Sub Bidang Perusahaan

    Tim Sbunonkonstruksi.com akan berkomunikasi dengan pihak anda mengenai masuk kualifikasi mana perusahaan anda, lalu penentuan bidang sub bidang atas barang atau jasa yang anda suplai akan kami arahkan sesuai dengan tabel klasifikasi Sertifikat Kompetensi KADIN.

  • SBU KADIN, SBU Non Konstruksi, SBU Non Konstruksi Konsultan, SBU Non Konstruksi Pengadaan Barang, SBU Kon Konstruksi Telematika

    Menentukan Bidang & Sub Bidang Perusahaan

    Saya akan membantu dalam kelengkapan dokumen & administrasi yang diperlukan

  • SBU KADIN, SBU Non Konstruksi, SBU Non Konstruksi Konsultan, SBU Non Konstruksi Pengadaan Barang, SBU Kon Konstruksi Telematika

    Proses KTA & SBU

    Saya akan membantu proses KTA KADIN dan asosiasi yang terkait dengan bidang & sub bidang perusahaan. Selanjutnya melangkah pada proses registrasi & sertifikasi badan usaha anda pada KADIN sesuai domisili anda.

Contoh Sertifikasi Badan Usaha (SBU) Non Konstruksi & KTA KADIN

Jika Perusahaan Anda sebagai kontraktor yang mengikuti tender/proyek dari User atau Main Contractor

Contoh Kartu Tanda Anggota (KTA) KADIN & Sertifikasi Badan Usaha (SBU) Non Konstruksi KADIN
Kartu Tanda Anggota (KTA) KADIN & Sertifikasi Badan Usaha (SBU) Non Konstruksi KADIN Bidang

Kamar Dagang dan Industri Indonesia, atau yang biasa dikenal dengan sebutan KADIN, merupakan sebuah organisasi payung hukum untuk dunia usaha di Indonesia.

KADIN Indonesia merupakan satu-satunya organisasi yang mewadahi seluruh pengusaha yang berada di Indonesia, dan merupakan landasan operasional dari kegiatan yang ada di bawah pedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) Kadin. Hal ini pun telah disahkan dengan adanya Keputusan Presiden RI, yaitu Kepres Nomor 17 Tahun 2010.

Karena merupakan wadah dari para pengusaha yang ada di Indonesia, maka diharapkan KADIN dapat membantu untuk membangun perekonomian di Indonesia untuk mewujudkan adanya kehidupan ekonomi yang sehat, berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

KADIN Indonesia memiliki anggota yang merupakan pengusaha, perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, yang berusaha untuk mendirikan dan menjalankan usaha mereka secara terus menerus.

Anggota lainnya yang tergabung adalah Organisasi Perusahaan (OP), dimana anggotanya terbuka untuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Koperasi, Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Daerah, dan Organisasi Pengusaha.

Frequently Asked Questions

KTA Kadin dan KTA Asosiasi terkait bidang berlaku selama 1 (satu) tahun per 31 Desember tiap tahunnya.
Sertifikat Badan Usaha Non Konstruksi adalah dokumen resmi yang diberikan kepada badan usaha yang bergerak di sektor non konstruksi untuk membuktikan kompetensi dan legalitas operasionalnya.
Pendaftaran KTA KADIN dapat dilakukan melalui Sbunonkonstruksi.com
Badan usaha yang bergerak di bidang non konstruksi dan memenuhi persyaratan sesuai regulasi pemerintah berhak mendapatkan sertifikat ini.
Ya, terdapat biaya administrasi yang harus dibayar untuk mendapatkan KTA KADIN. Biaya ini bervariasi tergantung pada kategori usaha.
Proses pengurusan Sertifikat Badan Usaha Non Konstruksi biasanya memakan waktu antara 1 hingga 3 bulan, tergantung kelengkapan dokumen.
KTA KADIN diwajibkan bagi badan usaha yang ingin menjadi anggota KADIN dan memperoleh manfaat dari keanggotaan KADIN.
Dokumen yang diperlukan termasuk akta pendirian, NPWP, izin usaha, dan dokumen legal lainnya tergantung jenis usaha.
Manfaat KTA KADIN meliputi networking, akses ke pelatihan, konsultasi bisnis, serta peluang kerjasama dengan anggota KADIN lainnya.
Ya, Sertifikat Badan Usaha Non Konstruksi dapat diperpanjang dengan mengikuti prosedur yang ditentukan oleh lembaga pemberi sertifikasi.
Biaya pengurusan Sertifikat Badan Usaha Non Konstruksi bervariasi tergantung pada jenis usaha dan skala bisnisnya.
Ya, KTA KADIN berlaku secara nasional dan diakui di seluruh wilayah Indonesia.
Badan usaha harus mengajukan perpanjangan sertifikat sebelum masa berlakunya habis dengan melengkapi dokumen yang diperlukan.
Badan usaha non konstruksi adalah perusahaan yang bergerak di bidang selain konstruksi, seperti perdagangan, jasa, industri, dan lain-lain.
Hubungi Sbunonkonstruksi.com untuk mendapat bantuan perpanjanga KTA KADIN
Ya, Sertifikat Badan Usaha Non Konstruksi berlaku di seluruh Indonesia selama masa berlaku sertifikat masih aktif.
KTA KADIN dapat menjadi salah satu syarat keikutsertaan dalam beberapa tender pemerintah, tergantung ketentuan yang berlaku.
Sertifikat Badan Usaha Non Konstruksi dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang telah ditunjuk oleh pemerintah sesuai dengan bidang usaha.
Syarat menjadi anggota KADIN antara lain memiliki badan usaha yang sah, membayar biaya keanggotaan, dan memenuhi persyaratan administrasi lainnya.
Keabsahan Sertifikat Badan Usaha Non Konstruksi dapat dicek melalui sistem online yang disediakan oleh lembaga sertifikasi terkait.
Ya, KADIN secara rutin menyelenggarakan pelatihan dan seminar yang dapat diikuti oleh anggota untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi bisnis.
Badan usaha yang tidak memperpanjang sertifikatnya dapat dikenai sanksi administratif dan tidak diizinkan untuk beroperasi secara legal.
KTA KADIN tidak dapat dialihkan ke badan usaha lain, karena terikat pada identitas dan legalitas badan usaha yang terdaftar.
Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh KTA KADIN berkisar antara 1 hingga 2 minggu, tergantung kelengkapan dokumen.
Sertifikat ini diwajibkan bagi badan usaha tertentu yang bergerak di bidang yang diatur oleh pemerintah untuk memastikan legalitas dan standar operasional.
Tidak ada batasan jenis usaha, selama badan usaha tersebut sah secara hukum dan memenuhi syarat administrasi, maka bisa menjadi anggota KADIN.
Ya, KTA KADIN harus diperbaharui setiap tahun sebelum masa berlaku habis pada 31 Desember.
Ya, sertifikat ini dapat digunakan sebagai salah satu syarat keikutsertaan dalam lelang atau tender proyek non-konstruksi.
Penggantian data KTA KADIN dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan perubahan data melalui kantor KADIN setempat atau melalui sistem online.
Jika KTA KADIN hilang, Anda dapat mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan laporan kehilangan dari kepolisian dan dokumen pendukung lainnya.
Sangatlah mudah, perusahaan akan dinilai dari tingkat kualifikasinya apakah masuk dalam kualifikasi kecil, menengah, atau besar sesuai dengan nilai kekayaan yang dimiliki perusahaan melalui laporan keuangan dan Nomor Induk Berusaha (NIB), lalu melampirkan seluruh legalitas perusahaan anda dan identitas penanggung jawab perusahaan serta dokumen administrasi lain yang harus dilengkapi akan dipandu oleh staff marketing kami.
Proses KTA Kadin ini hanya makan waktu 2-3 hari kerja saja setelah dokumen lengkap.