Temukan informasi lengkap tentang SBU Non Konstruksi KADIN, KTA KADIN, dan layanan sertifikasi badan usaha lainnya.
BUMN mensyaratkan peserta tender memiliki SBU sesuai sub bidang kegiatan. Dengan SBU resmi, perusahaan Anda dianggap reputable dan sesuai standar pengadaan nasional.
Kami bantu cocokkan sub bidang dengan RUP BUMN yang akan dibuka, termasuk rekomendasi penyesuaian KBLI dan klasifikasi usaha.
Bantu kami meningkatkan kualitas informasi FAQ
95 dari 95 orang menilai ini bermanfaat
Tim konsultan profesional kami siap membantu Anda dengan SBU Non Konstruksi KADIN dan KTA KADIN.
Ya. Dalam proyek konsorsium, setiap anggota wajib memiliki SBU sesuai bidang yang diwakilinya. Kami bantu penyusunan MoU, struktur konsorsium, dan pemeriksaan silang sub bidang antar entitas.
Hal ini meningkatkan peluang lolos seleksi administrasi di tender berskala besar.
Portofolio proyek atau kegiatan usaha sangat krusial. Jika belum banyak pengalaman, kami bantu format dokumen legal dan kontrak kerja internal sebagai bukti awal kegiatan.
Jangan khawatir, banyak usaha baru yang tetap lolos SBU dengan strategi dokumen yang tepat.
Biaya bervariasi tergantung jumlah sub bidang, tingkat risiko bidang, dan jumlah SDM yang harus disiapkan. Rata-rata mulai dari Rp5–15 juta untuk 1–2 sub bidang.
Harga kami transparan, all-in, dan disertai perjanjian layanan yang legal. Tidak ada biaya tersembunyi.
SBU memiliki masa berlaku 3 tahun dan tidak diperpanjang otomatis. Namun kami memiliki sistem pengingat perpanjangan 90 hari sebelum masa habis agar tidak terjadi masa jeda legalitas.
Tim kami bantu proses pembaruan tanpa gangguan bisnis.
Jika KBLI Anda belum cocok dengan sub bidang SBU, kami bantu lakukan perubahan NIB via OSS dan revisi akta pendirian. Semua dilakukan sesuai prosedur BKPM dan notaris mitra kami.
Proses penyesuaian ini penting untuk memastikan legalitas Anda selaras hulu ke hilir.
Dapatkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Non Konstruksi KADIN dengan bantuan tim konsultan berpengalaman. Proses cepat, dokumen lengkap, sesuai aturan pemerintah—tanpa repot! Mulai dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) KADIN terlebih dahulu.
