Temukan informasi lengkap tentang SBU Non Konstruksi KADIN, KTA KADIN, dan layanan sertifikasi badan usaha lainnya.
Ya, tenaga kerja kunci (personel inti) yang terdaftar dalam pengajuan SBU wajib memiliki sertifikat kompetensi (SKKNI atau KKNI) yang sesuai dengan sub bidang yang dipilih.
LSU akan menolak permohonan SBU jika personel tidak memiliki bukti kualifikasi resmi atau sertifikasi profesi yang diakui negara.
Bantu kami meningkatkan kualitas informasi FAQ
90 dari 99 orang menilai ini bermanfaat
Tim konsultan profesional kami siap membantu Anda dengan SBU Non Konstruksi KADIN dan KTA KADIN.
Ya. Seluruh proses dari konsultasi, pengumpulan data, hingga penerbitan bisa dilakukan secara online melalui platform kami. Sertifikat dikirim fisik dan digital dengan validasi QR Code resmi.
Efisien, cepat, dan tetap sah secara hukum.
Kami lakukan analisis data LPSE dan e-Proc Kementerian untuk memetakan peluang proyek berdasarkan sub bidang yang Anda pilih. Pendekatan ini bersifat prediktif dan realistis.
Ini membuat sertifikasi SBU Anda tidak hanya formalitas, tapi juga strategis.
Portofolio proyek atau kegiatan usaha sangat krusial. Jika belum banyak pengalaman, kami bantu format dokumen legal dan kontrak kerja internal sebagai bukti awal kegiatan.
Jangan khawatir, banyak usaha baru yang tetap lolos SBU dengan strategi dokumen yang tepat.
SBU Konstruksi diterbitkan oleh LPJK dan untuk pekerjaan fisik bangunan, sedangkan SBU Non Konstruksi diterbitkan LSU di bawah KADIN untuk kegiatan jasa non-bangunan seperti konsultan, pelatihan, perdagangan, dll.
Keduanya memiliki kekuatan hukum setara dan diakui dalam sistem tender nasional.
Ya. Jika tenaga ahli resign atau tidak lagi tercatat, maka SBU Anda bisa menjadi tidak valid. Kami sarankan untuk memiliki backup tenaga kerja dan segera laporkan perubahan ke OSS/LSU.
Kami bantu proses mutasi SDM dan rekomendasi LSP jika dibutuhkan pengganti.
Dapatkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Non Konstruksi KADIN dengan bantuan tim konsultan berpengalaman. Proses cepat, dokumen lengkap, sesuai aturan pemerintah—tanpa repot! Mulai dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) KADIN terlebih dahulu.
